DPR Minta Pemerintah Segera Antisipasi Meluasnya Kebakaran Hutan di Riau

12-08-2016 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII  DPR RI Rofi Munawar minta pemerintah segera mengantisipasi dan bertindak untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau.

“Mitigasi dini dan respon cepat petugas akan sangat menentukan pencegahan kebakaran hutan serta lahan yang saat ini mulai terjadi di Provinsi Riau,” jelas Rofi kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (11/08/2016).

Sebagaimana diketahui, dalam sepekan terakhir, terjadi tren peningkatan cukup drastic kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. Kini, Karhutla tersebut mulai merambah Kota Pekanbaru, Ibukota Provinsi Riau, yang terjadi di Daerah Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, yang menjadi lahan milik warga.

Oleh karena itu, legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini meminta aparat keamanan dan pemda setempat untuk segera melakukan pemadaman kebakaran hutan, dengan menginventarisasi serta memobilisasi sumber daya yang ada.

Ia menegaskan, seringkali penyebab utama kebakaran hutan adalah karena faktor manusia, melalui kegiatan perladangan, pembukaan hutan tanaman untuk industri serta perkebunan.

“Provinsi Riau dan beberapa daerah di Sumatera hampir setiap tahun mengalami kebakaran hutan, perlu perhatian yang maksimal dari pemerintah. Terlebih diprediksi pada bulan September akan menjadi puncak kemarau,” ulas Rofi.

Rofi menginformasikan, bahwa untuk menanggulangi kebakaran tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengirimkan bantuan dua helikopter. Bantuan ini dikhususkan untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan.

“Namun, hingga kini kedua heli tersebut belum bisa dioperasikan, karena pihak BNPB masih melakukan permohonan izin operasional ke Kementerian Perhubungan,” jelasnya.  (sc)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...